Author Topic: Ruu Pornografi  (Read 49165 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline jeff rizuki

  • Murid
  • **
  • Posts: 199
  • Date Registered: March 18, 2008, 11:15:59 am
  • Reputasi : 2
  • Learning By Doing
    • Email
Ruu Pornografi
« on: September 19, 2008, 07:33:21 pm »
ini isi Ruu yang bermasalah :P


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.


2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "mengunduh" adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan "mempertontonkan diri" adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "materi seksualitas" adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi. (nrl/nrl)

sumber:detiknews.com


Segelas air di pagi hari.........................................

Offline Cipluk

  • Siluman Ular Hijau
  • Forum Moderator
  • Master
  • *****
  • Posts: 5339
  • Age: 2015
  • Location: Green Land RT 30 RW 58 Kutub Utara. Kode
  • Date Registered: May 05, 2008, 08:45:21 pm
  • Reputasi : 277
  • Jangan Telanjang Di Jalan Raya
Re: Ruu Pornografi
« Reply #1 on: September 19, 2008, 07:39:17 pm »
Panjange reeeek.....
AKU CINTA INDONESIA

Offline fadli_dodi_dumai

  • LITTLE BY LITTLE
  • Up Level
  • Ksatria
  • *******
  • Posts: 1171
  • Age: 36
  • Location: dumai-riau Kota Minyak
  • Date Registered: June 23, 2008, 11:01:11 am
  • Reputasi : 46
  • Diatas Langit Masih Ada Langit
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #2 on: September 19, 2008, 07:58:14 pm »
mungkin nanti dish kita juga dirazia nih.....yg pake sekat kena nih ama RUU nya.....he3
salam
Lagi BERUSAHA mencari jalan keluar terbaik dari MASALAH...
<img src="http://www.forumsatelit.com/gallery/1812_28_07_09_10_24_10.gif" />

Offline tark

  • Global Moderator
  • Master
  • *****
  • Posts: 6197
  • Age: 46
  • Location: Kudus
  • Date Registered: September 21, 2007, 01:21:47 pm
  • Reputasi : 299
Re: Ruu Pornografi
« Reply #3 on: September 19, 2008, 09:26:59 pm »
Arah dish yang akan di cekal :
- arah 49.0oE
- arah 68.5oE
- arah 76.5oE
- arah 138.0oE


  >/? >/? >/? '/; '/; '/;

Offline fadli_dodi_dumai

  • LITTLE BY LITTLE
  • Up Level
  • Ksatria
  • *******
  • Posts: 1171
  • Age: 36
  • Location: dumai-riau Kota Minyak
  • Date Registered: June 23, 2008, 11:01:11 am
  • Reputasi : 46
  • Diatas Langit Masih Ada Langit
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #4 on: September 19, 2008, 09:33:48 pm »
 (u) (u) (u) (u) (u) :'( :'( :'( 8o| 8o| 8o|
Lagi BERUSAHA mencari jalan keluar terbaik dari MASALAH...
<img src="http://www.forumsatelit.com/gallery/1812_28_07_09_10_24_10.gif" />

Offline Cipluk

  • Siluman Ular Hijau
  • Forum Moderator
  • Master
  • *****
  • Posts: 5339
  • Age: 2015
  • Location: Green Land RT 30 RW 58 Kutub Utara. Kode
  • Date Registered: May 05, 2008, 08:45:21 pm
  • Reputasi : 277
  • Jangan Telanjang Di Jalan Raya
Re: Ruu Pornografi
« Reply #5 on: September 19, 2008, 10:04:17 pm »
Wadduh blog aku bisa di blokir nich... :HIT:
AKU CINTA INDONESIA

Offline dieto33

  • Just a Forsat addict, not a real
  • Forum Moderator
  • Master
  • *****
  • Posts: 4998
  • Age: 40
  • Location: Bojonegoro, Jatim, Indonesia
  • Date Registered: January 05, 2008, 07:30:19 pm
  • Reputasi : 225
  • dieto33droid penggemar "kates" tulen
    • My Office
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #6 on: September 19, 2008, 10:49:20 pm »
Wadduh blog aku bisa di blokir nich... :HIT:
Meoooong....meoooong.......
>>Venus Millenium II, Openbox S9, [email protected] Ferrari (alm), Matrix Turbo III<<
dieto33droid is

Offline Ibani_neo

  • fanatisme fta
  • Forum Moderator
  • Guru
  • *****
  • Posts: 3447
  • Age: 6
  • Location: Latitude: -2.4191° Longitude: 115.2473°/Amsterdam city~ ASj
  • Date Registered: May 29, 2008, 11:26:25 am
  • Reputasi : 90
  • the legend of sa'ilanmaulah
    • Www.Ibnet.Forumsmotion.Com
Re: Ruu Pornografi
« Reply #7 on: September 20, 2008, 12:46:36 am »
kalau nonton kucing lg XX gak ada tuh masuk he he (u)
5F206429

Offline three_N

  • slow but sure
  • Pengembara
  • Posts: 40
  • Date Registered: August 17, 2008, 10:28:45 am
  • Reputasi : 2
  • apa adanya aja
Re: Ruu Pornografi
« Reply #8 on: September 20, 2008, 01:10:15 am »
maju terus!!!!!!  :R: :R:
keinginan adalah sumber penderitaan

Offline sk8erdroid

  • masih muridnya
  • Global Moderator
  • Master
  • *****
  • Posts: 4493
  • Age: 2015
  • Location: Macet City
  • Date Registered: September 25, 2007, 07:49:49 am
  • Reputasi : 257
Re: Ruu Pornografi
« Reply #9 on: September 20, 2008, 09:33:07 am »
dishku warna putih, porno bukan yah  ::)

Offline jeff rizuki

  • Murid
  • **
  • Posts: 199
  • Date Registered: March 18, 2008, 11:15:59 am
  • Reputasi : 2
  • Learning By Doing
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #10 on: September 20, 2008, 11:20:08 am »
show must go on >/? :LV:

Ruu tidak penting :HIT:

peraturan dibuat untuk dilanggar >/?
« Last Edit: September 20, 2008, 11:38:40 am by jeff rizuki »
Segelas air di pagi hari.........................................

Offline padjok

  • Up Level
  • Ksatria
  • *******
  • Posts: 1079
  • Age: 2015
  • Location: kota bara, sumatera selatan
  • Date Registered: April 22, 2008, 11:15:28 am
  • Reputasi : 76
  • My Jr
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #11 on: September 20, 2008, 11:22:59 am »
lanjutkan ruunya! jangan berhenti d jalan!  (y) (y)

Offline arie

  • Up Level
  • Guru
  • ********
  • Posts: 2344
  • Date Registered: November 27, 2007, 01:21:46 am
  • Reputasi : 109
Re: Ruu Pornografi
« Reply #12 on: September 20, 2008, 12:48:36 pm »
bullshit sama RUU....yang tukang buat ruu aja suka nyewa bisyar...gemana toh...?

Offline luky

  • Kapan ya naik jadi
  • Up Level
  • Guru
  • ********
  • Posts: 2688
  • Location: kota super macet >> jakarta
  • Date Registered: February 11, 2008, 04:33:38 am
  • Reputasi : 242
  • ojo lali marang asalmu...>coook..
Re: Ruu Pornografi
« Reply #13 on: September 20, 2008, 01:05:41 pm »
show must go on >/? :LV:

Ruu tidak penting :HIT:

peraturan dibuat untuk dilanggar >/?
Salah itu broooo....hehehheeee...

Bukan peraturan dibuat untuk dilanggar....tapi.....karena ada pelanggaran ato yang menyebabkan suatu masalah bentrok maka di bikinanlah aturan.

Aturan disini berfungsi sebagai kontrol.
Kenapa harus dikontrol...biar masalah satu dengan satunya tidak bentrok.

Wong DM aja ada aturan dan jika diabaikan maka DM nya gak fungsi kok........heheheee....apalagi yang urusan sejak kakek nenek ada, ya pasti diaturlah..........

Tapi yang perlu kita pikirkan gimana aturan itu biar luwes flexible tapi tidak mengurangi fungsinya....

Terus belajar.............dan amalkan...............menjadikan hidup lebih berguna dan bahagia.......

Offline padjok

  • Up Level
  • Ksatria
  • *******
  • Posts: 1079
  • Age: 2015
  • Location: kota bara, sumatera selatan
  • Date Registered: April 22, 2008, 11:15:28 am
  • Reputasi : 76
  • My Jr
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #14 on: September 20, 2008, 01:09:28 pm »
show must go on >/? :LV:

Ruu tidak penting :HIT:

peraturan dibuat untuk dilanggar >/?
Salah itu broooo....hehehheeee...

Bukan peraturan dibuat untuk dilanggar....tapi.....karena ada pelanggaran ato yang menyebabkan suatu masalah bentrok maka di bikinanlah aturan.

Aturan disini berfungsi sebagai kontrol.
Kenapa harus dikontrol...biar masalah satu dengan satunya tidak bentrok.

Wong DM aja ada aturan dan jika diabaikan maka DM nya gak fungsi kok........heheheee....apalagi yang urusan sejak kakek nenek ada, ya pasti diaturlah..........

Tapi yang perlu kita pikirkan gimana aturan itu biar luwes flexible tapi tidak mengurangi fungsinya....


mantap bro luky, setuju  >>/
kita gak munafik, tapi setidaknya ada aturan yang jelas!

Offline risal.maros

  • Grand
  • Up Level
  • Master
  • ********
  • Posts: 5474
  • Age: 51
  • Location: Maros_sulsel
  • Date Registered: March 15, 2008, 11:39:52 pm
  • Reputasi : 208
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #15 on: September 22, 2008, 01:54:31 am »
disini kelirunya. Tidak ada standarisasi ukuran porno. harusnya siapapun yang ditatap dan menimbulkan nafsu itu baru porno. kalau hanya lihat gambar atau apa trus tidak menimbulkan nafsu itu bukan porno. saya lebih suka lihat da2 bulet padat walau tertutup dari pada yang terbuka trus dah melorot.... . atau tulisan yang menimbulkan nafsu, itu juga masuk porno.
semua permasalahn di indonesia penyebabnya tukang jahit. pakaian dibuat mini, tipis atau kainnya tdk cukup akhirnya dianggap porno, saku dibuat menghadap ke atas membuat banyak oknum yang ngejar duit akhirnya pungli atau korup.
Tukang Jahit lagi biangnya.

Offline jeff rizuki

  • Murid
  • **
  • Posts: 199
  • Date Registered: March 18, 2008, 11:15:59 am
  • Reputasi : 2
  • Learning By Doing
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #16 on: September 22, 2008, 04:23:51 pm »
Ruu ini sama sekali tidak jelas :D
Segelas air di pagi hari.........................................

Offline luky

  • Kapan ya naik jadi
  • Up Level
  • Guru
  • ********
  • Posts: 2688
  • Location: kota super macet >> jakarta
  • Date Registered: February 11, 2008, 04:33:38 am
  • Reputasi : 242
  • ojo lali marang asalmu...>coook..
Re: Ruu Pornografi
« Reply #17 on: September 22, 2008, 08:55:10 pm »
Ruu ini sama sekali tidak jelas :D
Bagaiaman biar jelas kita membacanya di tempat terang bung........hehhehee.... '/; '/; '/; '/; '/; '/;......
Canda ...canda....

Seperti kata rekan-rekan lain kita bukannya munafik, bahwa kita suka juga lihat barang yang mulus-mulus.....
Apalagi memegannya dan memilikinya tentu ini dambaan tiap orang.....

Untuk kasus porno pemporno an memang perlu segera dan secepatnya diatur.....dan sekarng udah di rintis....namanya barang baru pasti menunai pro dan kontra....

Bagi yang mendukung mongggo bagi yang tidak mendukung yang coba interupsi diri...

Contohnya : jika anda bersama istri anda bugil bulat di kamar pribadi anda tentu ini bukan termasuk pelangggaran..
Tapi jika anda bugil bulat bersama istri anda di Mall ato di pasar ato di tempat umum mungkin ini baru pelangggran.

Contoh lagi : bagaimana dengan oarang-orang yang jualan vcd porno didaerah glodok .......
Bagaimana dampak dari penjualan itu bagi masyarakat....dengan mudahnya semuaorang mulai dari balita sampai yang lebih dari 50 tahun dengan mudah mendapati barang ini disana........
Terus belajar.............dan amalkan...............menjadikan hidup lebih berguna dan bahagia.......

Offline Blitzkrieg

  • Belum jadi Master, kok udah jadi
  • Up Level
  • Pendekar
  • ******
  • Posts: 637
  • Date Registered: August 19, 2008, 01:18:54 pm
  • Reputasi : 29
Re: Ruu Pornografi
« Reply #18 on: September 23, 2008, 09:12:16 am »
Terima kasih bagi bro jeff yang memuat RUU Pornografi ini....

Setelah saya membaca ada beberapa point yang perlu diperhatikan :
1. Seandainya RUU ini menjadi UU, bagaimana aplikasinya dilapangan? karena bisa jadi atau mungkin para pelaksana aturan ini akan mempunyai pandangan atau interpretasi yang berbeda-beda thp isi uu ini (jika disyahkan) untuk menentukan suatu hal itu pornografi.

2. Apabila RUU ini akan menjadi UU, langsung atau tidak langsung akan mempunyai pengaruh kepada beberapa jenis cabang olah raga.. misal: renang atau binaraga.. masak renang atau binaraga pake sarung untuk bertanding ??? -> Pasal 4 angka (1) huruf h

3. Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya-> bagaimana dengan iklan dimana anak-anak menggunakan pemper dan iklan anak yang mandi? Apakah masuk pronografi?

4.Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Apa yang dimaksud dengan materi seksualitas? Menurut saya pengertian materi seksualitas ini bisa menjadi bias karena di RUU ini tidak didefinisikan dengan baik. Apakah seksualitas itu sama dengan pronografi?

Apakah hewan juga yang melakukan hubungan seksual juga akan disensor di televisi?

Suatu RUU yang mengatur Pronografi hanya diatur dengan 44 pasal... Cukup atau tidak cukup? apakah akan ada keppres.. perpres.. permen..kepmen... perda dll?

Kita lihat saja
Kembali kepada kita semua

Offline hidden004

  • Up Level
  • Guru
  • ********
  • Posts: 2283
  • Date Registered: July 16, 2008, 09:19:22 am
  • Reputasi : 49
    • Email
Re: Ruu Pornografi
« Reply #19 on: September 23, 2008, 10:00:42 am »
bro.... namanya juga RUU Pornografi... hanya mengatur mengenai pornografi dalam bahasa lain, pornografi akan dilokalisir sehingga setiap orang tidak dengan mudah mengakses pornografi! di USA saja sekalipun pornografi dilegalkan tetap kalau anda dibawah 21 tahun tidak akan bisa membeli majalah playboy, minuman keras bahkan masuk club... sedangkan di indonesia... semuanya serba bisa... anak SD beli rokok, bisa! anak SD beli film BF, bisa! anak SD beli miras, bisa! karena di indonesia ada slogan --> ada uang ada barang! tidak memandang siapa yang beli! si penjual tidak punya batasan moral dalam menjual barang dagangannya! INI YANG PERLU DIATUR!

jadi mohon kepada yang kontra jangan asal main tidak setuju! juga harus dipikirkan moral generasi penerus bangsa ini! saya yakin Anda pernah bersentuhan dengan pornografi bahkan menyimpannya di rumah! tapi bagaimana kalau anak anda yang menemukan dan melihatnya? kembalikan ke hati nurani! sudah saatnya pornografi itu diatur!

saya heran kenapa kalau ada kata-kata "berakhlak dan bermoral" di dalam sebuah undang-undang langsung timbul pro dan kontra seperti kasus RUU SISDIKNAS? jadi benar juga kalau di Indonesia banyak kejahatan, korupsi, pembajakan, dll karena ada beberapa orang tertentu yang ingin menciptakan sebuah masyarakat yang tidak berakhlak dan bermoral baik. SELAMATKAN INDONESIA, bro!!