komunitas forumsatelit indonesia

Serba Serbi => Lain-Lain => Topic started by: jeff rizuki on September 19, 2008, 07:33:21 pm

Title: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on September 19, 2008, 07:33:21 pm
ini isi Ruu yang bermasalah :P


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

2.Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinnekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3
Pengaturan pornografi bertujuan:
a.mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b.memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

c.memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
d.mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II
LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

e.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

f.kekerasan seksual;

g.masturbasi atau onani;

h.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

i.alat kelamin.

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5
Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal 7
Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8
Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9
Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12
Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13
(1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.

(2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Pasal 15
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 16
Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 17
1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.


2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah

Pasal 18
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19
Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah berwenang:
a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 20
Untuk melakukan upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;

b.melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;

c.melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan

d.mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 21
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 22
(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dengan cara:

a.melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;

b.melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pornografi; dan

d.melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23
Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 24
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 25
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a.barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, atau bentuk penyimpanan data lainnya; dan

b.data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 26
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

(2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.

(3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 27
Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 28
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.

(2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

(3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI
PEMUSNAHAN

Pasal 29
(1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.

(2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
a.nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskan pornografi;
b.nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;
c.hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
d.keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30
Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar-luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 31
Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 32
Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33
Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 34
Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 36
Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 37
Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 39
Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 40
(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang‑orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama‑sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41
Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:
a.pembekuan izin usaha;
b.pencabutan izin usaha;
c.perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan/atau
d.pencabutan status badan hukum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 43
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 44
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 4
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat dan binatang, oral seks, anal seks, lesbian, homoseksual.

Huruf b
Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan, pemerkosaan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah penampakan tubuh dengan menunjukkan ketelanjangan yang menggunakan penutup tubuh yang tembus pandang.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan "mengunduh" adalah mengalihkan atau mengambil fail (file) dari sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6
Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga dimaksud.

Pasal 10
Yang dimaksud dengan "mempertontonkan diri" adalah perbuatan yang dilakukan atas inisiatif dirinya atau inisiatif orang lain dengan kemauan dan persetujuan dirinya. Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi atau onani.

Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14
Yang dimaksud dengan "materi seksualitas" adalah materi yang tidak mengandung unsur yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau tidak melanggar kesusilaan dalam masyarakat, misalnya patung telanjang yang menggambarkan lingga dan yoni.

Pasal 16
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Pasal 20
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi. (nrl/nrl)

sumber:detiknews.com
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Cipluk on September 19, 2008, 07:39:17 pm
Panjange reeeek.....
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: fadli_dodi_dumai on September 19, 2008, 07:58:14 pm
mungkin nanti dish kita juga dirazia nih.....yg pake sekat kena nih ama RUU nya.....he3
salam
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: tark on September 19, 2008, 09:26:59 pm
Arah dish yang akan di cekal :
- arah 49.0oE
- arah 68.5oE
- arah 76.5oE
- arah 138.0oE


  >/? >/? >/? '/; '/; '/;
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: fadli_dodi_dumai on September 19, 2008, 09:33:48 pm
 (u) (u) (u) (u) (u) :'( :'( :'( 8o| 8o| 8o|
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Cipluk on September 19, 2008, 10:04:17 pm
Wadduh blog aku bisa di blokir nich... :HIT:
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: dieto33 on September 19, 2008, 10:49:20 pm
Wadduh blog aku bisa di blokir nich... :HIT:
Meoooong....meoooong.......
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Ibani_neo on September 20, 2008, 12:46:36 am
kalau nonton kucing lg XX gak ada tuh masuk he he (u)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: three_N on September 20, 2008, 01:10:15 am
maju terus!!!!!!  :R: :R:
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: sk8erdroid on September 20, 2008, 09:33:07 am
dishku warna putih, porno bukan yah  ::)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on September 20, 2008, 11:20:08 am
show must go on >/? :LV:

Ruu tidak penting :HIT:

peraturan dibuat untuk dilanggar >/?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: padjok on September 20, 2008, 11:22:59 am
lanjutkan ruunya! jangan berhenti d jalan!  (y) (y)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: arie on September 20, 2008, 12:48:36 pm
bullshit sama RUU....yang tukang buat ruu aja suka nyewa bisyar...gemana toh...?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: luky on September 20, 2008, 01:05:41 pm
show must go on >/? :LV:

Ruu tidak penting :HIT:

peraturan dibuat untuk dilanggar >/?
Salah itu broooo....hehehheeee...

Bukan peraturan dibuat untuk dilanggar....tapi.....karena ada pelanggaran ato yang menyebabkan suatu masalah bentrok maka di bikinanlah aturan.

Aturan disini berfungsi sebagai kontrol.
Kenapa harus dikontrol...biar masalah satu dengan satunya tidak bentrok.

Wong DM aja ada aturan dan jika diabaikan maka DM nya gak fungsi kok........heheheee....apalagi yang urusan sejak kakek nenek ada, ya pasti diaturlah..........

Tapi yang perlu kita pikirkan gimana aturan itu biar luwes flexible tapi tidak mengurangi fungsinya....

Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: padjok on September 20, 2008, 01:09:28 pm
show must go on >/? :LV:

Ruu tidak penting :HIT:

peraturan dibuat untuk dilanggar >/?
Salah itu broooo....hehehheeee...

Bukan peraturan dibuat untuk dilanggar....tapi.....karena ada pelanggaran ato yang menyebabkan suatu masalah bentrok maka di bikinanlah aturan.

Aturan disini berfungsi sebagai kontrol.
Kenapa harus dikontrol...biar masalah satu dengan satunya tidak bentrok.

Wong DM aja ada aturan dan jika diabaikan maka DM nya gak fungsi kok........heheheee....apalagi yang urusan sejak kakek nenek ada, ya pasti diaturlah..........

Tapi yang perlu kita pikirkan gimana aturan itu biar luwes flexible tapi tidak mengurangi fungsinya....


mantap bro luky, setuju  >>/
kita gak munafik, tapi setidaknya ada aturan yang jelas!
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: risal.maros on September 22, 2008, 01:54:31 am
disini kelirunya. Tidak ada standarisasi ukuran porno. harusnya siapapun yang ditatap dan menimbulkan nafsu itu baru porno. kalau hanya lihat gambar atau apa trus tidak menimbulkan nafsu itu bukan porno. saya lebih suka lihat da2 bulet padat walau tertutup dari pada yang terbuka trus dah melorot.... . atau tulisan yang menimbulkan nafsu, itu juga masuk porno.
semua permasalahn di indonesia penyebabnya tukang jahit. pakaian dibuat mini, tipis atau kainnya tdk cukup akhirnya dianggap porno, saku dibuat menghadap ke atas membuat banyak oknum yang ngejar duit akhirnya pungli atau korup.
Tukang Jahit lagi biangnya.
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on September 22, 2008, 04:23:51 pm
Ruu ini sama sekali tidak jelas :D
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: luky on September 22, 2008, 08:55:10 pm
Ruu ini sama sekali tidak jelas :D
Bagaiaman biar jelas kita membacanya di tempat terang bung........hehhehee.... '/; '/; '/; '/; '/; '/;......
Canda ...canda....

Seperti kata rekan-rekan lain kita bukannya munafik, bahwa kita suka juga lihat barang yang mulus-mulus.....
Apalagi memegannya dan memilikinya tentu ini dambaan tiap orang.....

Untuk kasus porno pemporno an memang perlu segera dan secepatnya diatur.....dan sekarng udah di rintis....namanya barang baru pasti menunai pro dan kontra....

Bagi yang mendukung mongggo bagi yang tidak mendukung yang coba interupsi diri...

Contohnya : jika anda bersama istri anda bugil bulat di kamar pribadi anda tentu ini bukan termasuk pelangggaran..
Tapi jika anda bugil bulat bersama istri anda di Mall ato di pasar ato di tempat umum mungkin ini baru pelangggran.

Contoh lagi : bagaimana dengan oarang-orang yang jualan vcd porno didaerah glodok .......
Bagaimana dampak dari penjualan itu bagi masyarakat....dengan mudahnya semuaorang mulai dari balita sampai yang lebih dari 50 tahun dengan mudah mendapati barang ini disana........
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Blitzkrieg on September 23, 2008, 09:12:16 am
Terima kasih bagi bro jeff yang memuat RUU Pornografi ini....

Setelah saya membaca ada beberapa point yang perlu diperhatikan :
1. Seandainya RUU ini menjadi UU, bagaimana aplikasinya dilapangan? karena bisa jadi atau mungkin para pelaksana aturan ini akan mempunyai pandangan atau interpretasi yang berbeda-beda thp isi uu ini (jika disyahkan) untuk menentukan suatu hal itu pornografi.

2. Apabila RUU ini akan menjadi UU, langsung atau tidak langsung akan mempunyai pengaruh kepada beberapa jenis cabang olah raga.. misal: renang atau binaraga.. masak renang atau binaraga pake sarung untuk bertanding ??? -> Pasal 4 angka (1) huruf h

3. Pasal 38
Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya-> bagaimana dengan iklan dimana anak-anak menggunakan pemper dan iklan anak yang mandi? Apakah masuk pronografi?

4.Pasal 14
Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk kepentingan dan memiliki nilai:
a.seni dan budaya;
b.adat istiadat; dan
c.ritual tradisional.

Apa yang dimaksud dengan materi seksualitas? Menurut saya pengertian materi seksualitas ini bisa menjadi bias karena di RUU ini tidak didefinisikan dengan baik. Apakah seksualitas itu sama dengan pronografi?

Apakah hewan juga yang melakukan hubungan seksual juga akan disensor di televisi?

Suatu RUU yang mengatur Pronografi hanya diatur dengan 44 pasal... Cukup atau tidak cukup? apakah akan ada keppres.. perpres.. permen..kepmen... perda dll?

Kita lihat saja
Kembali kepada kita semua
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hidden004 on September 23, 2008, 10:00:42 am
bro.... namanya juga RUU Pornografi... hanya mengatur mengenai pornografi dalam bahasa lain, pornografi akan dilokalisir sehingga setiap orang tidak dengan mudah mengakses pornografi! di USA saja sekalipun pornografi dilegalkan tetap kalau anda dibawah 21 tahun tidak akan bisa membeli majalah playboy, minuman keras bahkan masuk club... sedangkan di indonesia... semuanya serba bisa... anak SD beli rokok, bisa! anak SD beli film BF, bisa! anak SD beli miras, bisa! karena di indonesia ada slogan --> ada uang ada barang! tidak memandang siapa yang beli! si penjual tidak punya batasan moral dalam menjual barang dagangannya! INI YANG PERLU DIATUR!

jadi mohon kepada yang kontra jangan asal main tidak setuju! juga harus dipikirkan moral generasi penerus bangsa ini! saya yakin Anda pernah bersentuhan dengan pornografi bahkan menyimpannya di rumah! tapi bagaimana kalau anak anda yang menemukan dan melihatnya? kembalikan ke hati nurani! sudah saatnya pornografi itu diatur!

saya heran kenapa kalau ada kata-kata "berakhlak dan bermoral" di dalam sebuah undang-undang langsung timbul pro dan kontra seperti kasus RUU SISDIKNAS? jadi benar juga kalau di Indonesia banyak kejahatan, korupsi, pembajakan, dll karena ada beberapa orang tertentu yang ingin menciptakan sebuah masyarakat yang tidak berakhlak dan bermoral baik. SELAMATKAN INDONESIA, bro!!
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on September 23, 2008, 10:04:38 am
Ruu ini dibuat dengan tujuan mengatur moral secara pukul rata :D







Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: dieto33 on September 23, 2008, 10:20:11 am
"Masalah moral..."
"Masalah Akhlak..."
"Biar kami urus sendiri...."

"Urus saja moralmu."
"Urus saja Akhlakmu."
"Peraturan yang Sehat yang kami mau..."

Seperti kata Bang Iwan diatas... :) :) :)
Intinya kita harus ber'intropeksi' diri kita masing-masing.
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: tark on September 23, 2008, 10:58:29 am
He..he..he... setuju pak Dieto...  >>/
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Cipluk on September 23, 2008, 11:39:59 am
Waladalah........ pindah ke ausie aja yuk..... kata pak daeng banyak gondal gandul keliaran di pantai..... :D
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hidden004 on September 23, 2008, 04:00:57 pm
"Masalah moral..."
"Masalah Akhlak..."
"Biar kami urus sendiri...."

"Urus saja moralmu."
"Urus saja Akhlakmu."
"Peraturan yang Sehat yang kami mau..."

Seperti kata Bang Iwan diatas... :) :) :)
Intinya kita harus ber'intropeksi' diri kita masing-masing.

memang untuk masalah moral dan akhlak menjadi urusan pribadi masing-masing! tapi apa mungkin kita dapat mengajarkan moral dan akhlak kepada anak kalau situasi dan iklim yang tidak mendukung? iklim dan situasi yang mendukung ke arah perbaikan yang lebih baik menjadi tanggung jawab pemerintah, bro! bagaimana mau mengajarkan anak dengan baik tapi sekeliling kita diserbu dengan pornografi, narkoba, miras, pelacuran, dll??
Rasulullah SAW saja melakukan hijrah ke Madinah ketika iklim dan situasi di Mekkah tidak lagi kondusif bagi ummatnya!
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Ibani_neo on September 23, 2008, 04:32:55 pm
selaku orang beriman  dukung UU pornografi ...tapi RUU nya kok gak begtu jelas  dipertegas aja   :)tapi tolong satelit yamal jangan di larang lg (dalam usaha cari )  ...buat jamu tempur   istri 
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: dieto33 on September 24, 2008, 10:44:59 am
:)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: ysh on September 24, 2008, 11:20:51 am
"Masalah moral..."
"Masalah Akhlak..."
"Biar kami urus sendiri...."

"Urus saja moralmu."
"Urus saja Akhlakmu."
"Peraturan yang Sehat yang kami mau..."

Seperti kata Bang Iwan diatas... :) :) :)
Intinya kita harus ber'intropeksi' diri kita masing-masing.

setuju sekali dengan mas dieto !!!  (y) (y) (y)
yg penting gak ada orang waras yg mau pake bikini ke pasar koq ! (kecuali wong edan !)...koq lucu ya...negara mau ngurusin yg beginian memang kurang kerjaan ? pd hal jumlah kemiskinan semakin meningkat (paling gress adalah petaka yg di pasuruan kemarin saat pembagian zakat, ini adalah salah satu contoh dari sejumlah kasus yg terjadi di negara kita)....mestinya mikirin bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan rakyat.
RUU ini sangat berpotensi memecah belah kesatuan karena ada beberapa daerah yg menentangnya (mis Bali, Sulut, dll). Seharusnya membuat RUU yang memperkokoh kesatuan bangsa, koq yg dibuat malahan seperti ini ? maunya apa sih ?
Dan yg perlu diingat adalah setiap diterbitkannya RUU/UU akan sangat berpotensi menimbulkan penyimpangan2 di lapangan dan ujung2nya menciptakan "lahan" baru buat aparat di lapangan...... :o
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on September 24, 2008, 11:25:48 am
Dari sisi substansi, RUU ini dianggap masih mengandung sejumlah persoalan, antara lain RUU ini mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain.

Pihak yang menolak mengatakan bahwa pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP atau RUU Porno ini, tapi seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia.

Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada draft terakhir RUU Pornografi menyebutkan, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Definisi ini, menunjukkan longgarnya batasan "materi seksualitas" dan menganggap karya manusia, seperti syair dan tarian (gerak tubuh) di muka umum, sebagai pornografi. Kalimat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat bersifat relatif dan berbeda di setiap ruang, waktu, maupun latar belakang. 


RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.

Tapi persepsi yang berbeda tampak pada pandangan penyusun dan pendukung RUU ini. Mereka berpendapat RUU APP sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan budaya Indonesia, tetapi untuk membentengi ekses negatif pergeseran norma yang efeknya semakin terlihat akhir-akhir ini. Karena itulah terdapat salah satu eksepsi pelaksanaannya yaitu yang menyatakan adat-istiadat ataupun kegiatan yang sesuai dengan pengamalan beragama tidak bisa dikenai sanksi, sementara untuk pertunjukan seni dan kegiatan olahraga harus dilakukan di tempat khusus pertunjukan seni atau gedung olahraga (Pasal 36), dan semuanya tetap harus mendapatkan ijin dari pemerintah dahulu (Pasal 37).

Rumusan dalam RUU APP tersebut dikhawatirkan akan dapat menjadikan seorang yang pada resepsi pernikahan memakai baju kebaya yang sedikit terbuka di bagian dada, dapat dikenakan sanksi paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp. 200 Juta dan paling banyak Rp. 1 milyar, karena resepsi pernikahan bukanlah upacara kebudayaan atau upacara keagamaan. Sedangkan seseorang yang lari pagi di jalanan atau di lapangan dengan celana pendek dikhawatirkan akan bisa dinyatakan melanggar hukum, karena tidak dilakukan di gedung olahraga.


RUU dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Perempuan juga dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan seksual.

Menurut logika patriarkis di dalam RUU ini, seksualitas dan tubuh penyebab pornografi dan pornoaksi merupakan seksualitas dan tubuh perempuan. Bahwa dengan membatasi seksualitas dan tubuh perempuan maka akhlak mulia, kepribadian luhur, kelestarian tatanan hidup masyarakat tidak akan terancam. Seksualitas dan tubuh perempuan dianggap kotor dan merusak moral.

Sedangkan bagi pendukungnya, undang-undang ini dianggap sebagai tindakan preventif yang tidak berbeda dengan undang-undang yang berlaku umum di masyarakat. :P

sumber: wikipedia.org
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: dieto33 on September 24, 2008, 11:55:55 am
Secangkir kopi tuk anda Bro "Jeff"
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: luky on September 24, 2008, 04:23:29 pm
Kalo bukan kita-kita yang ngatur terus sopo????

anak cucu kita, udah terlambat la wong dianya udah jadi manusia purba kok.
Kok bisa ya iyalah lahhhh....... udah ada baju gak mau pake baju kok.......dan anehnya lagi udah ada aturan gak mau pakai aturan kok.

La ini apa namanya gak kembali ke jaman sepur lempung.......hehehehheeee....jamanya siapa yang mempunyai kekuatan bakalan menindah yang lemah.....

Siap-siap aja kita kalo gitu.......apakah anda termasuk yang kuat atau yang lemah....lihat diri masing-masing...... :HIT: :HIT: :HIT:
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hidden004 on September 24, 2008, 04:31:51 pm
wow.... segitu besarkah pengaruh westernisasi dan liberalisme di Indonesia?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Pakdi on September 24, 2008, 05:10:04 pm
wow.... segitu besarkah pengaruh westernisasi dan liberalisme di Indonesia?
wew...jangan heran bung...demikian besar pengaruhnya... >:D
saat ini kita bahkan disuguhkan tayangan,opini serta solusi dalam bentuk tontonan.
namun seakan2 tontonan itulah yang harus jadi tuntunan.
Sedangkan tuntunan yang seharusnya membentengi diri dari pengaruh negatif tersebut,buat saat ini dibuat seakan2 hanya untuk tontonan...

Nah....sekarang terserah kita...apakah mau ikut,menolak atau tak mau tahu... :^)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: nuthoj on September 25, 2008, 12:32:53 am
Bukannya tidak setuju dengan RUU Pornografi tapi masih banyak sekali yang perlu diperbaiki sebelum disahkan, makanya jangan buru-buru nanti menyesal kemudian. Ini hanya opini saja dan menurut saya:

Pasal 1 ayat 1: Terlalu berisi persepsi, setiap orang dapat bilang apapun membangkitkan hasrat seksual.
Pasal 1 ayat 2: Bagaimana dengan transaksi secara langsung seperti wts, bukankah termasuk jasa pornografi?
Pasal 1 ayat 4: Pada hukum pidana yang disebut dewasa adalah sudah berumur di atas 17 tahun.
Pasal 2: Bagaimana bisa memisahkan kebhinekaan dengan nondiskriminasi yang jelas saling bertentangan?
Pasal 3: Misi yang baik tapi jangan lupakan kebhinekaan, karena belum ada ayat dalam pasal ini yang mencakupnya.
Pasal 4: Kalau lambang-lambang atau kode-kode masih boleh gak ya? Lalu bagaimana nasib produsen dan penjual pakaian dalam atau pakaian pesta, atau pakaian lain?
Pasal 5: Kalau bisa dimasukkan ke pasal 4 buat apa pasal 5?
Pasal 6: Kalau dibuat sendiri untuk dilihat sendiri terus bocor kemana-mana siapa yang salah. Bisa-bisa masyarakat gak punya pakaian lagi atau dibuatkan saja seragam oleh pemerintah?
Pasal 7: Kalau Web yang dibuat suatu waktu tidak terkontrol, tiba-tiba ada yang masukkin sesuatu yang porno terus bagaimana? Apa perusahaan itu ditutup, lalu kalau web pemerintah yang kemasukan bagaimana ceritanya nanti?
Pasal 8: Wewenang siapa yang memutuskan tidak boleh memilih, Tuhan sudah memberikan akal sebagai anugerah, apa manusia mau menentang?
Pasal 9: Unsur pornografi sangat komersial dan bisa dipelintir menjadi tidak pornografi tergantung siapa yang menilai dan siapa yang memberi alasan.
Pasal 10: Tanpa ada pertunjukkan bagaimana bisa tahu secara lengkap, seperti potongan cerita yang hilang sehingga tidak tahu apa yang terjadi.
Pasal 11: Bisa jadi nanti anak tidak boleh jadi artis, seniman, atau olahragawan sebab semuanya terlanggar.
Pasal 12: Kalau anak yang tertarik sendiri dan menanyakan, apa tidak ditanggapi?
Pasal 13: Di pasal 2 tertulis nondiskriminasi, bukankah di pasal ini berlawanan?
Pasal 14: Olahraga termasuk yang mana ya?
Pasal 15: Pasal ini bisa digabungkan ke dalam pasal 13, buat apa dipisah?
Pasal 16: Siapa yang bisa mengetahui apalagi kalau anak-anak melakukannya secara diam-diam?
Pasal 17: Diatur atau tidak diatur, korban apapun harus ditolong oleh semua pihak.
Pasal 18: Bahayanya pemerintah daerah membuat aturan yang diskriminatif, seperti di Padang, Aceh atau Riau yang memaksa masyarakat mengikuti aturan salah satu agama.
Pasal 19 dan 20: Kedua pasal ini bisa membuat bentrokan antara pusat dan daerah mengenai siapa yang berwenang.
Pasal 21: Bukankah penegak hukum adalah pemerintah, jadi apa gunanya alat pemerintahan?
Pasal 22: Pasal ini dapat menjatuhkan siapa yang tidak disukai dengan mencari-cari alasan yang dibuat-buat.
Pasal 23: Setelah menjatuhkan malah dilindungi, enak sekali ya?
Pasal 24: Sepertinya Undang-Undang tentang Hukum Pidana diabaikan, karena sudah semua dimasukkan dalam RUU ini pada pasal 30 hingga 41.
Pasal 25: Pasal ini membuka kesempatan untuk mengambil hak milik orang lain dengan alasan ada mengandung pornografi.
Pasal 26: Selain dapat membocorkan rahasia pribadi juga dapat menimbulkan kesempatan korupsi.
Pasal 27: Ada kesempatan menyalin data rahasia dan menimbulkan korupsi jenis baru, yaitu jual beli rahasia.
Pasal 28: Pada ayat 2 kalau datanya dihapus bukankah buktinya hilang?
Pasal 29: Kalau adanya di internet, bagaimana memusnahkannya sesuai berita acara?
Pasal 30 sampai 41: Masalah hukuman seharusnya yang direvisi adalah KUH Pidana pada bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dari pasal 281 hingga pasal 298.
Pasal 42: Biasanya ada masa transisi untuk uji kelayakan undang-undang.

Semoga dapat menjadi pertimbangan, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan apalagi sekarang dekat suasana lebaran.  :)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on September 25, 2008, 11:21:42 am
Bukannya tidak setuju dengan RUU Pornografi tapi masih banyak sekali yang perlu diperbaiki sebelum disahkan, makanya jangan buru-buru nanti menyesal kemudian. Ini hanya opini saja dan menurut saya:

Pasal 1 ayat 1: Terlalu berisi persepsi, setiap orang dapat bilang apapun membangkitkan hasrat seksual.
Pasal 1 ayat 2: Bagaimana dengan transaksi secara langsung seperti wts, bukankah termasuk jasa pornografi?
Pasal 1 ayat 4: Pada hukum pidana yang disebut dewasa adalah sudah berumur di atas 17 tahun.
Pasal 2: Bagaimana bisa memisahkan kebhinekaan dengan nondiskriminasi yang jelas saling bertentangan?
Pasal 3: Misi yang baik tapi jangan lupakan kebhinekaan, karena belum ada ayat dalam pasal ini yang mencakupnya.
Pasal 4: Kalau lambang-lambang atau kode-kode masih boleh gak ya? Lalu bagaimana nasib produsen dan penjual pakaian dalam atau pakaian pesta, atau pakaian lain?
Pasal 5: Kalau bisa dimasukkan ke pasal 4 buat apa pasal 5?
Pasal 6: Kalau dibuat sendiri untuk dilihat sendiri terus bocor kemana-mana siapa yang salah. Bisa-bisa masyarakat gak punya pakaian lagi atau dibuatkan saja seragam oleh pemerintah?
Pasal 7: Kalau Web yang dibuat suatu waktu tidak terkontrol, tiba-tiba ada yang masukkin sesuatu yang porno terus bagaimana? Apa perusahaan itu ditutup, lalu kalau web pemerintah yang kemasukan bagaimana ceritanya nanti?
Pasal 8: Wewenang siapa yang memutuskan tidak boleh memilih, Tuhan sudah memberikan akal sebagai anugerah, apa manusia mau menentang?
Pasal 9: Unsur pornografi sangat komersial dan bisa dipelintir menjadi tidak pornografi tergantung siapa yang menilai dan siapa yang memberi alasan.
Pasal 10: Tanpa ada pertunjukkan bagaimana bisa tahu secara lengkap, seperti potongan cerita yang hilang sehingga tidak tahu apa yang terjadi.
Pasal 11: Bisa jadi nanti anak tidak boleh jadi artis, seniman, atau olahragawan sebab semuanya terlanggar.
Pasal 12: Kalau anak yang tertarik sendiri dan menanyakan, apa tidak ditanggapi?
Pasal 13: Di pasal 2 tertulis nondiskriminasi, bukankah di pasal ini berlawanan?
Pasal 14: Olahraga termasuk yang mana ya?
Pasal 15: Pasal ini bisa digabungkan ke dalam pasal 13, buat apa dipisah?
Pasal 16: Siapa yang bisa mengetahui apalagi kalau anak-anak melakukannya secara diam-diam?
Pasal 17: Diatur atau tidak diatur, korban apapun harus ditolong oleh semua pihak.
Pasal 18: Bahayanya pemerintah daerah membuat aturan yang diskriminatif, seperti di Padang, Aceh atau Riau yang memaksa masyarakat mengikuti aturan salah satu agama.
Pasal 19 dan 20: Kedua pasal ini bisa membuat bentrokan antara pusat dan daerah mengenai siapa yang berwenang.
Pasal 21: Bukankah penegak hukum adalah pemerintah, jadi apa gunanya alat pemerintahan?
Pasal 22: Pasal ini dapat menjatuhkan siapa yang tidak disukai dengan mencari-cari alasan yang dibuat-buat.
Pasal 23: Setelah menjatuhkan malah dilindungi, enak sekali ya?
Pasal 24: Sepertinya Undang-Undang tentang Hukum Pidana diabaikan, karena sudah semua dimasukkan dalam RUU ini pada pasal 30 hingga 41.
Pasal 25: Pasal ini membuka kesempatan untuk mengambil hak milik orang lain dengan alasan ada mengandung pornografi.
Pasal 26: Selain dapat membocorkan rahasia pribadi juga dapat menimbulkan kesempatan korupsi.
Pasal 27: Ada kesempatan menyalin data rahasia dan menimbulkan korupsi jenis baru, yaitu jual beli rahasia.
Pasal 28: Pada ayat 2 kalau datanya dihapus bukankah buktinya hilang?
Pasal 29: Kalau adanya di internet, bagaimana memusnahkannya sesuai berita acara?
Pasal 30 sampai 41: Masalah hukuman seharusnya yang direvisi adalah KUH Pidana pada bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dari pasal 281 hingga pasal 298.
Pasal 42: Biasanya ada masa transisi untuk uji kelayakan undang-undang.

Semoga dapat menjadi pertimbangan, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan apalagi sekarang dekat suasana lebaran.  :)

 >>/
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: rio13 on September 25, 2008, 02:39:08 pm
Yang bikin undang-undang udah bersih dari pornografi belum...... jangan munafik ah....
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Cipluk on September 25, 2008, 02:41:51 pm
Koyok toh...... YZ
 hmmm sapa lagi yach...?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: dieto33 on September 25, 2008, 02:45:52 pm
ME....???
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Ibani_neo on September 25, 2008, 02:51:55 pm
terus terang bersama lampu...saya masih senang ngintip cewk mandi  (l)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: arie on September 25, 2008, 02:59:29 pm
emangnya yang buat RUU siapa? DPR ya? emangnya orang DPR udah pada tobat?
bicara soal moral, soal akhlak, apakah orang DPR semua udah pada baik akhlaknya? sungguh jauh api dari panggangan..

yang jelas, itu semua bagian dari 'proyek' mereka...

amin nasution? max moein? yahya zaini? halaaaah....masih banyak yang laen orang DPR yang kiblat pada pornoisme...

buat undang undang kok yang aneh2...bukannya ngurusin pengangguran, kemiskinan, pendidikan....

setiap ada pembahasan yang baru, itu memerlukan dana, duit darimana kalo bukan duit rakyat?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Pakdi on September 25, 2008, 04:10:19 pm
emangnya yang buat RUU siapa? DPR ya? emangnya orang DPR udah pada tobat?
bicara soal moral, soal akhlak, apakah orang DPR semua udah pada baik akhlaknya? sungguh jauh api dari panggangan..

yang jelas, itu semua bagian dari 'proyek' mereka...

amin nasution? max moein? yahya zaini? halaaaah....masih banyak yang laen orang DPR yang kiblat pada pornoisme...

buat undang undang kok yang aneh2...bukannya ngurusin pengangguran, kemiskinan, pendidikan....

setiap ada pembahasan yang baru, itu memerlukan dana, duit darimana kalo bukan duit rakyat?
He he..sabar pak...sabar.. :)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hajitoto on September 25, 2008, 09:32:45 pm
emangnya yang buat RUU siapa? DPR ya? emangnya orang DPR udah pada tobat?
bicara soal moral, soal akhlak, apakah orang DPR semua udah pada baik akhlaknya? sungguh jauh api dari panggangan..

yang jelas, itu semua bagian dari 'proyek' mereka...

amin nasution? max moein? yahya zaini? halaaaah....masih banyak yang laen orang DPR yang kiblat pada pornoisme...

buat undang undang kok yang aneh2...bukannya ngurusin pengangguran, kemiskinan, pendidikan....

setiap ada pembahasan yang baru, itu memerlukan dana, duit darimana kalo bukan duit rakyat?

jangan apriori dulu lah bung kita tunggu aja ;)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on September 25, 2008, 10:16:35 pm
tunggu apa? :D
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: luky on September 26, 2008, 01:07:06 am
Sekarang gini aja deh......

1. Tanya pada diri anda masing-masing setuju atau gak setuju bila pemerintahan kita bikin aturan tentang porno grafi......
2. Kita jangan cuma menyalahkan atau mengoreksi isi dari pada pasal-pasal itu, lebih baik anda beri solusinya juga.....
    Bukan hanya bilang salah itu tanpa ada solusinya ...itu sama aja anda menghardik tapi suruh benerin gak bisa......sama aja    bodhong....
3. Kita jangan tanya apakah yang bikin aturan udah bersih belum.....kenapa....jawabnya gampang ....kita semua gak bersih....kalo kita tanyakan itu gak bakalan jalan suatau aturan....paling gak kita sudah berusaha untuk menuju tatanan yang lebih baik dan tertata...
4. Jika kita gak suka aturan ..... jangan hidup dengan masyarakat lainnya......kenapa  karena mayarakat ada aturan tertulis dan tidak tertulis.......maka kita mungkin cocoknya hidup di hutan sana, hidup sendiri  ..... atau di tengah laut sendiri ... gak ada istri maupun anak ....kenapa...jika masih ada istri dan anak maka aturan akan berlaku lagi.....

La sekarang kita tinggal pilih.......mau ada aturan apa gak ada turan......
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hajitoto on September 26, 2008, 09:15:19 am
bijak benr bung...... salut dah ;)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hajitoto on September 26, 2008, 09:17:52 am
tunggu apa? :D

maksudnya tunggu perkembangannya.... ini UUD efektif apa kagak, ada last actionnya ga
tapi menurut saya setidaknya kita pernah coba ....gitu deh
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Patra on October 01, 2008, 06:15:17 pm
Kita tunggu implementasinya aja dilapangan bagaimana, soal reaksi emang beragam itu wajar..maklum namanya juga mengatur yang emang udah terlanjur dibiarkan mendarah daging..jadi rada susaah..biasanya aturan itu dibuat emang buat dilanggar kok..
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Daengsat on October 01, 2008, 06:30:15 pm

Berarti nanti di Indonesia tidak ada night Club,panti pijat, tempat pelacuran, bagus juga yg penduduk nya 90 % moslem.

Dewi Persik dan artis dangdud yg lain nya musti di ban juga karena mengubar napsu :)
Bagaimana dengan Bali Bule bule yg berjemur di pantai setengah bugil ?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Patra on October 01, 2008, 06:34:50 pm
Bro Daeng..itulah masalahnya sehingga sampai hari ini UU tsb masih mengundang rekasi pro dan kontra...
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on October 02, 2008, 11:40:09 am
apa cew pake tanktop juga harus dilarang karena dianggap  bisa merangsang? :P
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: tibol09 on October 27, 2008, 08:15:17 pm
Kenapa takut bro di Indonesia namanya UU adalah suatu  yang diUU untuk kepentingan anggota DPR dan Pemerintah artinya UANG. dan biasanya hanya panas-panas tai ayam dalam penerapannya maklum INDONESIA,  jadi porno semakin dilarang semakin dicari, coba kayak tv eropa iklan PSK saja lewat tv, orang jadi bosan itu-itu terus. fenomena satelit  yamal karena susah dapatnya kita jadi nafsu tetapi setelah dapat acaranya begitu2 saja sama dengan dvd/vcd blue film lainnya, kenapa bukan UU jaminan hari tua untuk seluruh rakyat Indonesia, UU Pendidikan Gratis Sekolah Mulai TK Sampai Universitas, UU Kesehatan Gratis diseluruh Rumah Sakit untuk seluruh rakyat Indonesia, UU Antri agar rakyat Indonesia punya budaya antri dijalan dan difasilitas umum, UU bebas menghakimi pelaku korupsi oleh rakyat Indonesia, UU menurunkan harga antena 12ft dengan harga 200rb beserta mounting H to H, dan Rec HD harga 250rb bila produsen/toko melanggar dikenakan denda 6 Milyar Rp.
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Daengsat on October 28, 2008, 03:18:06 am
Kenapa takut bro di Indonesia namanya UU adalah suatu  yang diUU untuk kepentingan anggota DPR dan Pemerintah artinya UANG. dan biasanya hanya panas-panas tai ayam dalam penerapannya maklum INDONESIA,  jadi porno semakin dilarang semakin dicari, coba kayak tv eropa iklan PSK saja lewat tv, orang jadi bosan itu-itu terus. fenomena satelit  yamal karena susah dapatnya kita jadi nafsu tetapi setelah dapat acaranya begitu2 saja sama dengan dvd/vcd blue film lainnya, kenapa bukan UU jaminan hari tua untuk seluruh rakyat Indonesia, UU Pendidikan Gratis Sekolah Mulai TK Sampai Universitas, UU Kesehatan Gratis diseluruh Rumah Sakit untuk seluruh rakyat Indonesia, UU Antri agar rakyat Indonesia punya budaya antri dijalan dan difasilitas umum, UU bebas menghakimi pelaku korupsi oleh rakyat Indonesia, UU menurunkan harga antena 12ft dengan harga 200rb beserta mounting H to H, dan Rec HD harga 250rb bila produsen/toko melanggar dikenakan denda 6 Milyar Rp.
Tunggu emas di SULSEL di tambang dan minyak di sidoarjo(LAPINDO) di explrotasi dan uang nya tidak di korupsi
yakin Indonesia akan kaya raya .
Rumah sakit free,sekolah free semua semua free :)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: drSAT on October 28, 2008, 07:19:11 am
Memang Undang-undang di buat untuk apa ? Bro-bro semua !
@untuk mengatur ! dan siapa yang di atur ? 1//mereka" yang tidak membuat 2//mereka yang lemah dan tdk punya akses ke sistem
@untuk cari uang ! siapa ? 1//senat atau badan legistalif dan persengkongkolan dg eksekutif 2//instansi yang berkepentingan
@tidak untuk di patuhi tapi UNTUK di Langgar !!! itulah INDONESIA ku
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: rio13 on October 28, 2008, 11:44:01 am
Setelah saya lihat pasa-pasal pada halaman 1.

Tidak ada larangan/hukuman bagi seseorang melihat atau menonton hal yang berbau pornografi.
"mempertontonkan tidak sama dengan menonton"

Jadi tidak ada masalah nonton test 1234  >:D >:D >:D >:D

CMIIW
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Juan pablo on October 28, 2008, 08:40:08 pm
Setelah saya lihat pasa-pasal pada halaman 1.

Tidak ada larangan/hukuman bagi seseorang melihat atau menonton hal yang berbau pornografi.
"mempertontonkan tidak sama dengan menonton"

Jadi tidak ada masalah nonton test 1234  >:D >:D >:D >:D

CMIIW
termasuk nonton mbak irent di rumah bang jamal??

kecuali bang jamal sendiri yang ngamuk '/; '/;
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: tibol09 on October 28, 2008, 09:11:08 pm
Kabinet yang akan datang  Menteri Infokomnya pasti pakar gadungan/palsu Karaeng, Andi, Petta, Raden Mas ROY SURYO, MP (Master Porno) diakan ahli dalam bidang blog,komputer,tatasurya,satelit dan primbon jawa walau ipnya cuma 2.00, jadi berhati-hatilah sama pakar satu ini dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perhatian publik lewat media, tidak tertutup kemungkinan dia telah masuk dalam forsat untuk mempelajari tips/trik satelit yamal setelah itu, uu porno diberlakukan didunia satelit dengan menyuruh Satpol PP merazia semua antena parabola yang menghadap tegak lurus ke barat serta semua RX yang beredar di Indonesia harus disoftware ulang dengan anti p*rn versi terbaru. hidup Indonesia berjayalah dan kayalah para koruptor dan pejabatnya, UU=  uang dan uang
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: luky on October 29, 2008, 03:11:00 pm
Unieropa+australi+arab.........semuanya menyatakan perang terhadap pempornoan.......

Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Blitzkrieg on October 29, 2008, 03:24:10 pm
Bukannya tidak setuju dengan RUU Pornografi tapi masih banyak sekali yang perlu diperbaiki sebelum disahkan, makanya jangan buru-buru nanti menyesal kemudian. Ini hanya opini saja dan menurut saya:

Pasal 1 ayat 1: Terlalu berisi persepsi, setiap orang dapat bilang apapun membangkitkan hasrat seksual.
Pasal 1 ayat 2: Bagaimana dengan transaksi secara langsung seperti wts, bukankah termasuk jasa pornografi?
Pasal 1 ayat 4: Pada hukum pidana yang disebut dewasa adalah sudah berumur di atas 17 tahun.
Pasal 2: Bagaimana bisa memisahkan kebhinekaan dengan nondiskriminasi yang jelas saling bertentangan?
Pasal 3: Misi yang baik tapi jangan lupakan kebhinekaan, karena belum ada ayat dalam pasal ini yang mencakupnya.
Pasal 4: Kalau lambang-lambang atau kode-kode masih boleh gak ya? Lalu bagaimana nasib produsen dan penjual pakaian dalam atau pakaian pesta, atau pakaian lain?
Pasal 5: Kalau bisa dimasukkan ke pasal 4 buat apa pasal 5?
Pasal 6: Kalau dibuat sendiri untuk dilihat sendiri terus bocor kemana-mana siapa yang salah. Bisa-bisa masyarakat gak punya pakaian lagi atau dibuatkan saja seragam oleh pemerintah?
Pasal 7: Kalau Web yang dibuat suatu waktu tidak terkontrol, tiba-tiba ada yang masukkin sesuatu yang porno terus bagaimana? Apa perusahaan itu ditutup, lalu kalau web pemerintah yang kemasukan bagaimana ceritanya nanti?
Pasal 8: Wewenang siapa yang memutuskan tidak boleh memilih, Tuhan sudah memberikan akal sebagai anugerah, apa manusia mau menentang?
Pasal 9: Unsur pornografi sangat komersial dan bisa dipelintir menjadi tidak pornografi tergantung siapa yang menilai dan siapa yang memberi alasan.
Pasal 10: Tanpa ada pertunjukkan bagaimana bisa tahu secara lengkap, seperti potongan cerita yang hilang sehingga tidak tahu apa yang terjadi.
Pasal 11: Bisa jadi nanti anak tidak boleh jadi artis, seniman, atau olahragawan sebab semuanya terlanggar.
Pasal 12: Kalau anak yang tertarik sendiri dan menanyakan, apa tidak ditanggapi?
Pasal 13: Di pasal 2 tertulis nondiskriminasi, bukankah di pasal ini berlawanan?
Pasal 14: Olahraga termasuk yang mana ya?
Pasal 15: Pasal ini bisa digabungkan ke dalam pasal 13, buat apa dipisah?
Pasal 16: Siapa yang bisa mengetahui apalagi kalau anak-anak melakukannya secara diam-diam?
Pasal 17: Diatur atau tidak diatur, korban apapun harus ditolong oleh semua pihak.
Pasal 18: Bahayanya pemerintah daerah membuat aturan yang diskriminatif, seperti di Padang, Aceh atau Riau yang memaksa masyarakat mengikuti aturan salah satu agama.
Pasal 19 dan 20: Kedua pasal ini bisa membuat bentrokan antara pusat dan daerah mengenai siapa yang berwenang.
Pasal 21: Bukankah penegak hukum adalah pemerintah, jadi apa gunanya alat pemerintahan?
Pasal 22: Pasal ini dapat menjatuhkan siapa yang tidak disukai dengan mencari-cari alasan yang dibuat-buat.
Pasal 23: Setelah menjatuhkan malah dilindungi, enak sekali ya?
Pasal 24: Sepertinya Undang-Undang tentang Hukum Pidana diabaikan, karena sudah semua dimasukkan dalam RUU ini pada pasal 30 hingga 41.
Pasal 25: Pasal ini membuka kesempatan untuk mengambil hak milik orang lain dengan alasan ada mengandung pornografi.
Pasal 26: Selain dapat membocorkan rahasia pribadi juga dapat menimbulkan kesempatan korupsi.
Pasal 27: Ada kesempatan menyalin data rahasia dan menimbulkan korupsi jenis baru, yaitu jual beli rahasia.
Pasal 28: Pada ayat 2 kalau datanya dihapus bukankah buktinya hilang?
Pasal 29: Kalau adanya di internet, bagaimana memusnahkannya sesuai berita acara?
Pasal 30 sampai 41: Masalah hukuman seharusnya yang direvisi adalah KUH Pidana pada bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dari pasal 281 hingga pasal 298.
Pasal 42: Biasanya ada masa transisi untuk uji kelayakan undang-undang.

Semoga dapat menjadi pertimbangan, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan apalagi sekarang dekat suasana lebaran.  :)

Analisa yang bagus bro. Satu applaud dari saya untuk anda. Boleh loh minta advice kepada anda ttg masalah hukum baik pidana ataupun perdata khususnya tentang perikatan perjanjian (kalau tak salah buku IV ya bro)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: drSAT on October 29, 2008, 05:04:01 pm
Kabinet yang akan datang  Menteri Infokomnya pasti pakar gadungan/palsu Karaeng, Andi, Petta, Raden Mas ROY SURYO, MP (Master Porno) diakan ahli dalam bidang blog,komputer,tatasurya,satelit dan primbon jawa walau ipnya cuma 2.00, jadi berhati-hatilah sama pakar satu ini dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan perhatian publik lewat media, tidak tertutup kemungkinan dia telah masuk dalam forsat untuk mempelajari tips/trik satelit yamal setelah itu, uu porno diberlakukan didunia satelit dengan menyuruh Satpol PP merazia semua antena parabola yang menghadap tegak lurus ke barat serta semua RX yang beredar di Indonesia harus disoftware ulang dengan anti p*rn versi terbaru. hidup Indonesia berjayalah dan kayalah para koruptor dan pejabatnya, UU=  uang dan uang
he..he..heh di rumah si Suryo aja juga lebih banyak tuh parabolanya, lebih 12 parabola. kayaknya juga maniak pbola dan tak terkecuali Test.1234
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: 果樹時 所持 on October 30, 2008, 01:12:09 pm
Yang langganan First Media, Jogja Media Net, atau Indovision, Swara ch sekarang menyiarkan live dari gedung paripurna, pengesaha RUU Pornografi...  :o
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: luky on October 31, 2008, 10:20:11 am
Ruu pempornoan akhirnya di sahkan.........Pemerintah diminta bikin PP....
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Ibani_neo on October 31, 2008, 03:47:18 pm
tv yang tayangkan kates dan perangkatnya mudah2an aman santosa :-# :-# :'( :'(
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hidden004 on November 01, 2008, 07:19:27 am
Uhui..... UU Pornografi telah disahkan! Selamat dan salut kepada Pemerintah RI!
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hidden004 on November 01, 2008, 05:11:13 pm
UU Pornografi yang disahkan adalah UU yang sudah direvisi berkali-kali dan lebih menguntungkan pihak yang sering demo ke DPR. Tapi bagi kami pendukung UU Pornografi lebih baik ada dahulu daripada tidak ada sama sekali!!
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Daengsat on November 01, 2008, 06:05:23 pm
 Berarti semua night Club,panti pijit,rumah bordir, Bali bule tidak boleh berjemur goyang Inul juga di banned
Goyang Anita bahar dewi persik semua di banned.
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hidden004 on November 01, 2008, 09:59:43 pm
Berarti semua night Club,panti pijit,rumah bordir, Bali bule tidak boleh berjemur goyang Inul juga di banned
Goyang Anita bahar dewi persik semua di banned.


baca dulu peraturannya, bro baru dikomentari! Lagipula UU tanpa Petunjuk Pelaksanannya (JUKLAK) ga bakal bisa jalan di tingkat lapangan! So, wait and see aja, deh! Jangan berburuk sangka dahulu dengan UU ini! Lagipula bro daeng kan udah puas di Aussie! Masih kurang juga, bro! he... he...! Kalau di Indonesia sudah mengkhawatirkan bro daeng tidak seperti di Aussie! Di aussie utk beli bir atau majalah p*rn harus berusia diatas 17 atau 21 dengan menunjukkan KTP! Tapi di Indonesia, anak ingusan asal punya duit bisa beli majalah FHM atau beli rokok atau beli bir segala! Bukti, bahwa penjual Indonesia tidak punya rasa tanggung jawab. Itu yang harus diatur, bro!
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Daengsat on November 02, 2008, 02:38:10 am
Berarti semua night Club,panti pijit,rumah bordir, Bali bule tidak boleh berjemur goyang Inul juga di banned
Goyang Anita bahar dewi persik semua di banned.


baca dulu peraturannya, bro baru dikomentari! Lagipula UU tanpa Petunjuk Pelaksanannya (JUKLAK) ga bakal bisa jalan di tingkat lapangan! So, wait and see aja, deh! Jangan berburuk sangka dahulu dengan UU ini! Lagipula bro daeng kan udah puas di Aussie! Masih kurang juga, bro! he... he...! Kalau di Indonesia sudah mengkhawatirkan bro daeng tidak seperti di Aussie! Di aussie utk beli bir atau majalah p*rn harus berusia diatas 17 atau 21 dengan menunjukkan KTP! Tapi di Indonesia, anak ingusan asal punya duit bisa beli majalah FHM atau beli rokok atau beli bir segala! Bukti, bahwa penjual Indonesia tidak punya rasa tanggung jawab. Itu yang harus diatur, bro!

Untuk beli rokok,bier,buku porno dan nonton flim porno musti nunjukan  card over 18 kalau tidak punya sim karena disini tidak ada kartu penduduk
maag bro Ihsan saya juga enek liat Dewi persik bukan nya napsu, dia kan suka mengubar napsu diatas panggung.
Untuk saya yg seperti iti sudah over kan malahan bagus ada UUD pornografi
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: aans-unix on November 02, 2008, 05:13:02 am
Berarti semua night Club,panti pijit,rumah bordir, Bali bule tidak boleh berjemur goyang Inul juga di banned
Goyang Anita bahar dewi persik semua di banned.


baca dulu peraturannya, bro baru dikomentari! Lagipula UU tanpa Petunjuk Pelaksanannya (JUKLAK) ga bakal bisa jalan di tingkat lapangan! So, wait and see aja, deh! Jangan berburuk sangka dahulu dengan UU ini! Lagipula bro daeng kan udah puas di Aussie! Masih kurang juga, bro! he... he...! Kalau di Indonesia sudah mengkhawatirkan bro daeng tidak seperti di Aussie! Di aussie utk beli bir atau majalah p*rn harus berusia diatas 17 atau 21 dengan menunjukkan KTP! Tapi di Indonesia, anak ingusan asal punya duit bisa beli majalah FHM atau beli rokok atau beli bir segala! Bukti, bahwa penjual Indonesia tidak punya rasa tanggung jawab. Itu yang harus diatur, bro!

Untuk beli rokok,bier,buku porno dan nonton flim porno musti nunjukan  card over 18 kalau tidak punya sim karena disini tidak ada kartu penduduk
maag bro Ihsan saya juga enek liat Dewi persik bukan nya napsu, dia kan suka mengubar napsu diatas panggung.
Untuk saya yg seperti iti sudah over kan malahan bagus ada UUD pornografi
sama pak haji, walaupun sama2 kelahiran jember dg dewi persik saya jg eneg liatnya.
 :D cz dah tau perjalanan hidupnya waktu dia masih SMU  ;)
di kyak ,,,,, yang ada di surabaya Gang D... bagi temen saya wkt SMU
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: hidden004 on November 02, 2008, 06:48:27 am
kembalikan ke hari nurani saja, bro! Kalau yang bro upload itu cocok utk ditonton segala umur termasuk anak ingusan, why not! Sah-sah saja! 1 applaud utk bro daeng!
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: risal.maros on November 02, 2008, 08:27:15 am
Saya pikir yang dipasang bro aan terkena undang undang forsat...
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: aans-unix on November 02, 2008, 09:06:10 pm
Saya pikir yang dipasang bro aan terkena undang undang forsat...
makasih bro, dah aku remove  (y)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: pecintatelevisi on February 13, 2009, 02:51:50 pm
Moga-moga aja, SITEL, Zoom Al Maksoof, Fashion TV dan .....Ren TV kagak dilarang...
Kalo dilarang wah pasti banyak yang unjuk rasa tuh...apalagi kalo parabola dilarang seperti kejadian di Malaysia/Singapura? Wah kasian kita dong...
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: amoedy on February 13, 2009, 03:04:02 pm
Berarti semua night Club,panti pijit,rumah bordir, Bali bule tidak boleh berjemur goyang Inul juga di banned
Goyang Anita bahar dewi persik semua di banned.


baca dulu peraturannya, bro baru dikomentari! Lagipula UU tanpa Petunjuk Pelaksanannya (JUKLAK) ga bakal bisa jalan di tingkat lapangan! So, wait and see aja, deh! Jangan berburuk sangka dahulu dengan UU ini! Lagipula bro daeng kan udah puas di Aussie! Masih kurang juga, bro! he... he...! Kalau di Indonesia sudah mengkhawatirkan bro daeng tidak seperti di Aussie! Di aussie utk beli bir atau majalah p*rn harus berusia diatas 17 atau 21 dengan menunjukkan KTP! Tapi di Indonesia, anak ingusan asal punya duit bisa beli majalah FHM atau beli rokok atau beli bir segala! Bukti, bahwa penjual Indonesia tidak punya rasa tanggung jawab. Itu yang harus diatur, bro!

Untuk beli rokok,bier,buku porno dan nonton flim porno musti nunjukan  card over 18 kalau tidak punya sim karena disini tidak ada kartu penduduk
maag bro Ihsan saya juga enek liat Dewi persik bukan nya napsu, dia kan suka mengubar napsu diatas panggung.
Untuk saya yg seperti iti sudah over kan malahan bagus ada UUD pornografi
sama pak haji, walaupun sama2 kelahiran jember dg dewi persik saya jg eneg liatnya.
 :D cz dah tau perjalanan hidupnya waktu dia masih SMU  ;)
di kyak ,,,,, yang ada di surabaya Gang D... bagi temen saya wkt SMU

kayaknya masalah pribadi neh.......mungkin gak yah gara-gara cinta bertepuk sebelah tangan '/; '/; '/; '/; '/; '/; '/; '/; '/; '/; '/; :LV: :LV: :LV: :LV: >>/ >/? >/? >/? >/?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: jeff rizuki on March 11, 2009, 12:44:18 pm
bikin donk uu bokep >:D
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: DaengVision on December 12, 2010, 02:11:23 am
undang-undang dah ada realisasi hanya FPI yg berani  :D :D
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: pippo_adhif on April 11, 2011, 04:35:51 am
Apa cerita UU ini?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: rokip on April 11, 2011, 05:44:54 am
Kayaknya disini ini, bikin UU untuk dilanggar...... Bukan untuk dipatuhi.
Wong lihat konten porno kok dibilang kerja untuk masyarakat buka email yang ada link-nya...
Kalau yang kita anggap bersih aja ternyata kotor, bagaimana yang udah jelas2 kotor.......
Sebenarnya, semua itu kembali ke diri sendiri, WASKAT, pengawasan Malaikat.....(peace)
ingat bahwa semua tingkah kita di rekam, dan nantinya akan diputar..... 
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Amri Lukman on April 12, 2011, 11:06:16 am
kalau menurut saya uu pornografi di buat karena ada yang melanggar padahal uu tersebut di buat untuk manusia jadi yang melanggar juga manusia
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: oetih on April 12, 2011, 02:31:55 pm
kalau menurut saya uu pornografi di buat karena ada yang melanggar padahal uu tersebut di buat untuk manusia jadi yang melanggar juga manusia
Betul bro Amri,kuncinya tergantung dari kwalitas iman perorangan....
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: anshori on April 12, 2011, 10:39:06 pm
UU pornografi ada tempatnya yaitu diwiayah publik ketika terdapat interaksi antar individu maka dibutuhkan UU ini. Menonton Film Porno adalah urusan privat tetapi ketika sudah menonton di wilayah publik maka kena UU Pornografi. gimana bro
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: ST One on April 14, 2011, 09:36:02 pm
sory repost detik.com
RUU Pornografi yang penuh kontroversi dijadwalkan disahkan DPR pada 23 September nanti. Saat ini Panja RUU tersebut tengah melakukan uji publik.
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: benthung on June 15, 2011, 11:09:01 am
Jelas undang-undang Pornografi telah membatasi hak seseorang yang berarti bisa juga melanggar HAM. Kalau dikembalikan lagi dari berbagai kasus salah satu anggota DPR yang notabene dari partai Islam dari pada sidang mending lihat email porno kok...
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Bulek­­­­ Sps® on November 07, 2011, 08:23:08 pm
lho kok sudah sepi disini?
apa sudah disahkan?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Bulek­­­­ Sps® on January 05, 2012, 08:12:38 pm
wah ga da yang ngebahas topik ini lagi ???
ayo bro kita bahas lagi :pray: :pray: :pray:
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: gathan on January 08, 2012, 05:55:24 pm
blognya orang ini di banned gag yah  :D
http://indotoge.blogspot.com/ (http://indotoge.blogspot.com/)
(click to show/hide)
(click to show/hide)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: udunt_smart on March 10, 2012, 10:47:31 pm
Wadu sobat2 ni pada kritis semua, memang betul apa tang dikatakan sobat2 ini. UU pornografi ada benarnya, tinggal darimana kita melihat untuk menempatkan UU tersebut, betul juga yang dikatakan mas anshori.di atas. Tapi ingat sobat2 kita ini duduk di dalam wadah yang namanya negara, mau gak mau semua kegiatan atau tindakan bermasyarakat dan bernegara harus ada aturan yang pasti, yang bisa kita sebut dengan UNDANG UNDANG tadi. Meski ada kalanya kita bebas, dengan adanya UU tadi kebebasan kita akan terkontrol. Jadi bebas terbatas.

Contoh ya UU Pornografi tadi, kita bebas melihat pilem porno secara individu gk masalah, tapi kalo kita melihat pilem porno di wilayah publik maka UU tadi akan bertindak.

Tolong di benerin yang kliru dan di tambahi yang kurang ato diedit  :yes: :yes:
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: boyani on May 09, 2012, 12:09:42 pm
:omg: :omg: :omg:
hati2.....
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: nonoid on July 13, 2012, 09:48:56 am
:omg: :omg: :omg:
hati2.....
:good: hal yg sensi..  :D
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Rabot on August 09, 2012, 09:54:56 am
Izin nyimak yaa bro.

yang jelas saya setuju sm kebijakan yang dibuat untuk meminimalisir pornografi.

 >>/
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: forumiseng on September 27, 2012, 03:02:01 pm
saya setuju aja bro asal jangan lebay aja nih RUU, tapi kayaknya susah berantasnya sih tergantung masing" orangnya  O:) O:)

mampir bro :D
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Ki Demang Saba Lintang on September 27, 2012, 03:14:09 pm
saya setuju aja bro asal jangan lebay aja nih RUU, tapi kayaknya susah berantasnya sih tergantung masing" orangnya  O:) O:)

mampir bro :D
Terlebih dulu silahkan baca Undang-undang forsat disini : http://www.forumsatelit.com/index.php/topic,677.0.html
Setelah dipahami, silahkan isi biodata dan absen disini : http://www.forumsatelit.com/index.php/topic,11.0.html
Salam
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: D_One on September 27, 2012, 06:04:22 pm
setujuh saya bro.... 8o| 8o|, ehh salah SEtuju  8) 8)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Medan Satelite on January 11, 2013, 05:11:26 pm
setujuh saya bro.... 8o| 8o|, ehh salah SEtuju  8) 8)
S7
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Richardo on January 11, 2013, 05:24:15 pm
Bagaimana kelanjutan UU ini sekarang masbro?
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Avengers on March 30, 2013, 03:43:25 am
Sangat2 setuju dengan UU Pornografi  :yes:

Kasian anak2 saya ke depan nya..mencegah lebih baik dari pada mengobati  :D
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Bulek­­­­ Sps® on July 25, 2013, 01:01:33 pm
Sangat2 setuju dengan UU Pornografi  :yes:

Kasian anak2 saya ke depan nya..mencegah lebih baik dari pada mengobati  :D
kita memang dukung tapi yang nolak jutaan orang dari daerah kaya harta tapi miskin pakaian  :P
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: sangkuriang on September 19, 2013, 03:11:07 pm
adakah UU baru yaa >>>  8-) 8-) 8-)
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: erick2 on October 19, 2013, 02:50:27 pm
RUU pornografi setuju saja tapi masalahnya definisi porno tiap2 orng beda.
Contoh celana jeans / pensil itu kan ngepres di pakai cewe. Itu termasuk kategori porno atau bukan? ada yg bilang ya dan ada yg biasa saja.
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: erick2 on October 22, 2013, 03:46:41 pm
masalahnya persepsi porno masing2 orang itu beda2. Jadi pandangan porno itu luas sekali.
Blm lagi masalah kebiasaan pungli dari para petugas. Polisi aja suka cari2 kesalahan dgn menjebak orang di lalu lintas (orang nggak salah di bilang melanggar) ntar petugas anti porno nya bisa2 cari2 pungli juga nich....
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: novri on December 25, 2013, 01:59:51 pm
adakah UU baru yaa >>>  8-) 8-) 8-)
mungkin ada UU baru sekarang cak,bagaimana menyikapi nya sekarang dengan hati yg tenang dan taqwa..
hehehehe
Title: Re: Ruu Pornografi
Post by: Ibani_neo on January 16, 2014, 04:19:57 am
melanggar UU bisa ter atasi dengan salah satu cara UANG